By admin 
Nasional – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, mendorong agar proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilanjutkan dengan perbaikan komunikasi publik yang lebih terkonsolidasi. Menurutnya, pemerintah harus menyampaikan dengan jujur informasi soal perkembangan atau progres pembangunan IKN.
Adapun soal anggaran pembangunan IKN, terdapat perubahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) langsung diarahkan ke Otoritas IKN (OIKN).
“Pindah ibu kota negara dari Jakarta ke IKN merupakan kehendak politik kita sebagai bangsa dan negara. IKN juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo nomer 14. Pilihannya tentu dilanjutkan dengan perbaikan khususnya dalam hal komunikasi publik,” ujar Khozin, Rabu, 12 Februari.
Legislator PKB dari Dapil Jatim ini menilai, komunikasi publik OIKN harus mendapatkan perhatian yang serius karena terkait dengan kepercayaan publik dan investor. Menurutnya, komunikasi publik harus dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
“Tinggalkan model komunikasi yang basisnya glorifikasi,” kata Khozin.
Khozin mengatakan, pemerintah dan OIKN harus membuka ruang komunikasi secara terukur untuk menyampaikan kemajuan pembangunan secara terbuka dan apa adanya.
“Sampaikan informasi secara terbuka, jujur, dan basisnya laporan kemajuan,” tegas Khozin.
Khozin menyinggung soal anggaran pembangunan IKN. Dia menyebut, terdapat perubahan dari yang semula melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) bergeser langsung ke OIKN. Menurutnya, informasi soal ini juga harus terpublikasi dengan baik.
“Informasi mengenai pemblokiran anggaran juga harus didudukkan masalahnya. Yang tepat, pengalihan anggaran dari yang semula melalui Kementerian PU beralih langsung ke OIKN,” pungkas Khozin.
Seperti diketahui, anggaran pembangunan infrastruktur yang berada di bawah lingkup Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkena pemangkasan anggaran besar-besaran, hingga mencapai Rp 81 triliun.
Pemangkasan ini dikhawatirkan akan berimbas pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).
Merespons hal ini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, efisiensi anggaran membuat kementerian/lembaga (KL) harus mendahulukan proyek-proyek prioritasnya. Menurut Basuki, IKN juga termasuk di dalamnya.
“Seharusnya apa yang dialokasikan harus ada yang, itu kan as a matter of priority, apa yang diprioritaskan ya kan, swasembada pangan, jalan, IKN, karena IKN ini juga Asta Cita, ini tergantung,” kata Basuki, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR.
Selain itu, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kementerian PU juga akan mendapatkan tambahan anggaran. Namun Basuki tak bisa merincikan berapa besarannya.
Dengan demikian, menurutnya, Kementerian PU mendapat ruang anggaran lebih besar untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk IKN.