Nasional – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, berjanji akan melanjutkan naturalisasi sungai jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga akan mengeruk Banjir Kanal Timur (BKT) untuk mewujudkan keinginannya membangun jalur river way.
Menurut Ridwan, pemerintah provinsi semestiya terus melakukan naturalisasi di BKT. Adapun naturalisasi sungai merupakan program yang digagas Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Waktu zaman Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) pengerukan itu rutin,” kata Ridwan saat blusukan di kawasan BKT, Jakarta Timur, pada Ahad, 13 Oktober 2024. “Sekarang saya nggak lihat ada ekskavator ya, sehingga terjadi pendangkalan. Nah harusnya BKT ini bisa lebih dalam lagi.”
Menurut Ridwan, pendangkalan sungai bisa menjadi kendala untuk merealisasikan programnya membuat transportasi sungai di Jakarta. Apalagi saat musim kemarau. Sehingga pengerukan sedimentasi di sungai perlu terus dilakukan.
Ia melihat sungai-sungai di Jakarta, berpotensi dijadikan tempat wisata jika dikembangkan lewat program naturalisasi dan river way. Ridwan mengaku sedang mengkaji pengembangan wisata sungai dan pembangunan jalur river way di Jakarta.
“Gagasan itu kan datang dari zaman Pak Sutiyoso di rute-rute yang memungkinkan, di mana yang memungkinkan itu masih dikaji,” kata Ridwan Kamil.
Dalam kunjungannya ke BKT Jakarta Timur, ia juga menggandeng Bernardus Djonoputro selaku perencana kota sekaligus juru bicara pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Senada, dengan Ridwan Kamil, Bernardus Djonoputro alias Bernie menyebut BKT memiliki potensi bagus untuk dijadikan alternatif transportasi.
“Nah, sungai itu kalau dia normal dan natural, sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi, bisa juga wisata,” ujarnya. “Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya airnya bagus, kemudian kedalamannya pas, kemudian debit airnya baik,” ujar Bernie di lokasi.
Rencana Ridwan Kamil dalam menjadikan sungai-sungai di Jakarta sebagai akses transportasi untuk mengurai kemacetan menuai kritikan dan pertanyaan dari ahli dan rivalnya.
Menurut Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, terdapat sejumlah hambatan bila ingin mewujudkan rencana tersebut. Mulai dari ketiadaan regulasi, minimnya studi hingga proses pengadaan fasilitas pendukung yang membutuhkan waktu lama.
Deddy mengatakan hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang transportasi sungai. Meskipun regulasinya dibuat, kata dia, warga Jakarta belum tentu mau menggunakan transportasi sungai untuk mobilitas sehari-hari.
“Belum lagi terdapat risiko ketika banjir. Kalaupun tetap diwujudkan, paling cepat tiga tahun,” kata Herlambang melalui pesan tertulis kepada Tempo, Senin, 7 Oktober 2024.