Nasional – Pasca-bencana banjir bandang, Bali kembali menerima bantuan dari pemerintah pusat. Kali ini, bantuan sosial berasal dari Kementerian Sosial RI senilai Rp 479,1 miliar.
Bantuan itu diserahkan saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Denpasar. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (4/10/2025), menjelaskan, jenis bantuan dari Kementerian Sosial tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, ATENSI, bufferstock logistik bencana, dan keserasian sosial.
“Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung yang menelan 18 korban jiwa. Pemerintah Provinsi Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujar Koster.
Dia juga menjelaskan, sesuai peraturan perundangan-undangan, korban jiwa yang meninggal dunia masing-masing mendapat santunan Rp 15 juta dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kota Denpasar.
Santunan tersebut diterima langsung oleh ahli waris. Namun, sampai saat ini, empat korban banjir belum ditemukan.
Sebanyak Rp 3,4 miliar juga telah diserahkan oleh Pemprov Bali kepada 738 pedagang di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Dana diserahkan melalui rekening korban masing-masing.
Selain dari Kementerian Sosial, Bali juga menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Deputi Logistik.
Bantuan itu berupa satu unit mobile pump set Rp 2,51 miliar dan kendaraan operasional roda empat untuk BPBD Provinsi Bali, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng.
Marwan Dasopang menyampaikan penting pula bagi Bali untuk segera memiliki alarm pengingat terjadinya tsunami. Rencananya, anggarannya akan dialokasikan dari pusat.