Nasional – Lima rumah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dibakar massa.
Peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada Sabtu (20/9/2025) akibat konflik perbatasan terkait perebutan tiga pulau di Pulau Sain, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ratusan orang yang terlibat dalam aksi ini mendatangi Pulau Sain dan membakar lima unit rumah bantuan yang disediakan pemda Raja Ampat.
Konflik ini dipicu saling klaim kepemilikan atas tiga pulau, yaitu Pulau Sain, Kiyas, dan Piyai, yang hingga kini masih menjadi sengketa antara Maluku Utara dan Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menanggapi konflik tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan menemui Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum.
“Kita ini kan hidup di Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Kita akan melanjutkan proses ini ke Kementerian Dalam Negeri, yang nantinya akan memfasilitasi pembahasan antara Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Maluku Utara,” kata Elisa di Sorong, Senin (22/9/2025).
Gubernur juga memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan menempuh cara kekerasan.
Ia menyebutkan bahwa dokumen hasil rapat bersama masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sudah lengkap, dan pihaknya akan memimpin tim untuk berangkat ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri guna menyerahkan dokumen tersebut.
“Kami siap berangkat besok. Dokumen sudah lengkap. Harapan kami, tidak ada lagi aksi massa. Tugas kita sekarang adalah mendorong pemerintah pusat agar segera memfasilitasi pertemuan resmi antar provinsi,” ungkapnya.
Perebutan tiga pulau ini melibatkan saling klaim antara Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Penyelesaian konflik ini diharapkan dapat dilakukan di Kementerian Dalam Negeri, sehingga pemerintah provinsi Papua Barat Daya dapat menemukan jalan keluar resmi tanpa harus terjadi bentrokan di lapangan.