Nasional – Pendaftar SMK Cipto di Kota Cirebon, Jawa Barat untuk tahun ajaran 2025-2026 menurun drastis. Siswa yang mendaftar tahun ini hanya satu orang.
Sebelumnya, sekolah yang memiliki fokus pada Jurusan Farmasi ini mencatat dua pendaftar. Namun keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendaftaran dan tidak memberikan kabar lebih lanjut.
Kepala SMK Cipto, Ari Nurrahmat, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Namun ia memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) akan tetap dilaksanakan.
“Jadinya satu orang siswi, Minggu lalu masih dua orang pendaftar, tapi pindah. Hari ini dia KBM, sejak Senin kemarin berangkat terus,” kata Ari saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (18/7/2025).
Ia menambahkan, siswi tersebut masih mengikuti kegiatan Materi Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan akan mulai belajar secara efektif Senin depan.
Untuk mencegah siswi baru tersebut pindah, pihak sekolah telah mengambil sejumlah langkah, termasuk menggratiskan biaya SPP, biaya praktikum sebesar Rp150.000 per bulan, dan seragam yang mencapai sekitar Rp800.000.
Selain itu, Ari berencana untuk menggabungkan siswi baru ini dengan kelas 11 yang berjumlah delapan orang, agar ia tidak merasa sendirian.
Kelas XII yang berjumlah 15 orang saat ini sedang menjalani proses praktik kerja industri (prakerin) di berbagai instansi.
Ari, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kepala Sekolah SMK Swasta menyatakan, kondisi serupa hampir dialami 26 SMK swasta di Kota Cirebon.
Dalam hasil komunikasi dan rapat koordinasi terbaru, tercatat ada 1.213 siswa baru untuk tahun ajaran ini di 26 SMK swasta, di mana hanya 9 SMK yang menerima lebih dari 50 siswa baru.
“Sebagian besar sisanya berada di bawah 50 orang, bahkan ada yang hanya satu dan beberapa tidak mendapatkan siswa sama sekali,” ujar Ari.
Ia juga menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat yang dianggap kurang berpihak pada SMK swasta.
Menurutnya, kebijakan yang memungkinkan sekolah negeri menerima hingga 50 siswa dalam satu rombongan belajar semakin memperburuk situasi sekolah swasta.
“Gubernurnya bilang saya siap dihujat, siap dikritik. Menurut saya, bukan itu, bantu cari solusinya. Gubernur bukan milik negeri saja, kita yang swasta juga bagian dari masyarakat Jabar yang perlu solusi,” tegas Ari.
Ari mengusulkan, pemerintah membatasi jumlah penerimaan siswa di SMA dan SMK negeri dalam setiap masa seleksi penerimaan murid baru (SPMB).
Ia menyarankan agar pemerintah hanya membuka satu gelombang penerimaan siswa, sehingga siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dapat memilih untuk masuk ke SMK swasta yang masih membutuhkan banyak siswa.